Komisi X Kecewa, Pelaksanaan UN Amburadul
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini dianggap tragedi. Komisi X menilai pelaksanaan UN amburadul. Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menyatakan Komisi X betul-betul merasa kecewa dan hal seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Demikian dikatakan Syamsul selaku Ketua Tim kunjungan spesifik di SMA Negeri 1 Balikpapan, Kalimantan Timur untuk memantau pelaksanaan UN, Kamis (18/4).
“Pelaksanaan UN ini memang menjadikan rasa kekecewaan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena yang semula UN dilaksanakan serentak dengan jadwal yang sama, tetapi pada kenyataannya tidak berbarengan dan amburadul,” sesal Syamsul.
Terkait dengan UN yang amburadul ini, Komisi X secepatnya akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh untuk dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan UN ini. Selain itu, Komisi yang membidangi pendidikan dan pariwisata ini juga akan meminta M. Nuh untuk menjelaskan secara komprehensif apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan pelaksanaan UN tahun ini.
“Jika pada tahun depan akan diadakan UN, kami meminta dalam pelaksanaan penyelenggaraannya harus lebih baik, atau malahan ditiadakan. Sebetulnya UN itu kan masih pro dan kontra, sebagian orang minta UN ditiadakan tapi sebagian masih ingin mempertahankan. Namun, karena Mendikbud mengatakan bahwa UN ini dimaksudkan untuk menjadi barometer kualitas pendidikan kita dan pemerataan pendidikan secara nasional, maka UN masih diadakan,” ujar Syamsul.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah memang ingin mengukur seberapa jauh eksploritas pendidikan nasional dapat diketahui secara maksimal, sehingga yang ada bisa dipacu dan yang sudah maju dapat dipertahankan. Oleh karena itu, Komisi X DPR memberi dukungan pada penyelenggaraan UN ini, dengan catatan UN dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Komisi X memberikan anggaran untuk pelaksanaan UN yang cukup besar, dengan harapan agar UN dapat berjalan dengan baik. Namun fakta dilapangan, pelaksanaannya amburadul.
Dalam kunjungan spesifik ke Kaltim ini, Tim Komisi X menemukan belum adanya kesiapan pelaksanaan UN. Bahkan dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim menyatakan bahwa masih ada 155 sekolah di Kaltim yang belum menerima soal, sehingga akan dilaksanakan pada Senin (22/4) pekan depan. (SPY)
Perpustakaan di Provinsi dan Kabupaten Kurang Diminati
16-Sep-2013
Keberadaan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah harus ditingkatkan fungsinya untuk menjadi sarana wisata baca bagi belajar, mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui membaca, menulis, meneliti dan berdiskusi.
“Komisi X DPR RI meminta perhatian pemda provinsi maupun pemda kabupaten untuk memberi perhatian yang lebih serius kepada perpustakaan. Sebab kita amati perpustakaan ini seolah-olah lembaga yang nomor dua, artinya tidak terperhatikan dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri (F-PG) saat ditemui Parle usai meninjau perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jum’at (13/9’13).
Komisi X lanjut Syamsul, berkali-kali mengunjungi perpustakaan tingkat provinsi namun keadaannya sangat menyedihkan, seolah-olah menjadi tempat yang tidak menarik untuk dikunjungi oleh orang-orang yang mencari referensi, mencari ilmu dan segala macam.
Menurutnya, perpustakaan tidak menarik, karena tidak diurus dengan baik, tidak diberi dukungan yang baik oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Untuk itu, dia menghimbau kepada provinsi maupun kabupaten supaya memberi perhatian serius kepada perpustakaan.
“Kalau perpustakaan dikelola dengan baik bisa mendorong minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat meningkat tentu akan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa,” tambahnya.
Pengelolaan perpustakaan ini menjadi tanggungjawab kita semua seperti DPR RI, pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten, dan juga DPRD provinsi maupun kabupaten untuk memberi perhatian yang lebih serius kepada perpustakaan.
Di sisi lain, Komisi X DPR RI selalu berusaha untuk memberikan dukungan, baik dukungan kebijakan maupun dukungan anggaran. Tapi ini sangat tergantung kepada manajemen perpustakaan itu sendiri. “Jadi kita selalu mendorong supaya ada perpustakaan kita menjadi kebanggaan, dan bisa menjadi semacam kebutuhan bagi masyarakat untuk bisa berkunjung ke perpustakaan terutama perpustakaan nasional,” jelasnya.
Terkait masalah anggaran perpustakaan, Syamsul Bachri mengatakan memang belum begitu merasa bergembira dengan hasil-hasil yang dicapai oleh perpustakaan kita secara nasional, baik di pusat maupun di daerah.
Dia menambahkan, Komisi X DPR RI selalu mendukung anggaran perpustakaan ditingkatkan, tapi kadang-kadang perencanaan anggaran yang diusulkan oleh perpustakaan itu kelihatannya tidak terlalu menggembirakan, artinya tidak terlalu besar anggarannya. Sehingga lobby mereka kepada Bappenas, kementerian keuangan itu selalu mentok. “Jadi ketika mereka mengusulkan RKA-K/L dari perpustakaan nasional itu ya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan yang signifikan,” tukasnya.
Anggota Komisi X DPR RI setiap rapat selalu memberi saran dan usul untuk memberi motivasi, semangat kepada perpustakaan nasional untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis agar perpustakaan nasional kita ini menjadi kebanggaan, bisa menjadi icon nasional.
Oleh karena itu, kata Syamsul, pemerintah dan DPR RI harus sepaham bahwa perpustakaan ini penting dan perpustakaan ini ingin kita jadikan semacam icon nasional. Seperti kalau kita berkunjung ke luar negeri dimana kita lihat perpustakaannya cukup membanggakan dan dikunjungi oleh masyarakat dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, perpustakaan menarik sekaligus menjadi tempat menarik untuk dikunjungi.
Politisi Partai Golkar ini berharap di provinsi maupun kabupaten perpustakaan ada tempat-tempat yang menarik, ada café , ada tempat orang-orang berkumpul dan bisa melihat-lihat keperpustakaan.
“Jadi yang paling pokok adalah perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberi dukungan yang memadai kepada perpustakaan. Antara lain, anggaran yang cukup untuk memperbaiki suasana perpustakaan, pengadaan buku yang memadai. Tentunya buku-buku terbitan terbaru selalu muncul di perpustakaan,” ungkapnya.
Oleh karena dia minta kepada pemda memberikan perhatian, dan menempatkan tenaga-tenaga yang professional. Jangan ada kesan perpustakaan adalah tempat pejabat yang tidak disukai, pejabat-pejabat yang dibuang, pejabat-pejabat yang tidak produktif. Kalau itu, ujar Syamsul, yang terjadi tentu memang perpustakaan kita akan menjadi sesuatu yang tidak menarik.
Kunjungan Spesifik Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X DPR RI terdiri atas 9 orang dipimpin Asman Abnur (F-PAN) dan sejumlah anggota lintas fraksi yakni Muslim dari F-PD); Syamsul Bachri dan Oelfah AS Harmanto dari F-PG; Irsal Yunus dari F-PDI Perjuangan; Herlini Amran dari F-PKS; Hisyam Alie dari F-PPP; Abdul Kadir Karding dari F-PKB; dan Muchtar Amma dari F-Partai Hanura.(iw)/foto:iwan armanias/parle.
Mon,16 September 2013 | 18:34Dibaca oleh 40 Pengunjung
Kasihan Perpustakaan di Daerah Tak Mendapat Perhatian
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Syamsul Bac...
JAKARTA, FAJAR -- Keberadaan perpustakaan harus ditingkatkan fungsinya untuk menjadi sarana wisata baca bagi belajar, mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Fungsional perpustakaan menjadi kurang fokus karena pemerintah daerah kurang memberi perhatian.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri (F-PG) kepada FAJAR mengatakan, berdasarkan hasil kunjungannya di beberapa daerah seperti di Sulteng akhir pekan lalu, pemda provinsi maupun pemda kabupaten kurang perhatian serius kepada perpustakaan. Perpustakaan seolah-olah menjadi lembaga nomor dua, artinya tidak terperhatikan dengan baik.
"Kita meminta ada perhatian pemda provinsi maupun pemda kabupaten untuk perpustakaan. Banyak perpustakaan di tingkat provinsi kondisinya menyedihkan, seolah-olah menjadi tempat yang tidak menarik untuk dikunjungi oleh orang-orang yang mencari referensi, mencari ilmu dan segala macam," jelas Syamsul Bachri, Senin 16 September.
Menurutnya, perpustakaan tidak menarik, karena tidak diurus dengan baik, tidak diberi dukungan yang baik oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Untuk itu, dia menghimbau kepada provinsi maupun kabupaten supaya memberi perhatian serius kepada perpustakaan.
"Kalau perpustakaan dikelola dengan baik bisa mendorong minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat meningkat tentu akan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa," tambahnya.
Komisi X DPR RI kata anggota partai Golkar ini, selalu berusaha untuk memberikan dukungan, baik dukungan kebijakan maupun dukungan anggaran. Tapi ini sangat tergantung kepada manajemen perpustakaan itu sendiri. "Jadi kita selalu mendorong supaya ada perpustakaan kita menjadi kebanggaan, dan bisa menjadi semacam kebutuhan bagi masyarakat untuk bisa berkunjung ke perpustakaan terutama perpustakaan nasional," jelasnya.
Terkait masalah anggaran perpustakaan, Syamsul Bachri mengatakan memang belum begitu merasa bergembira dengan hasil-hasil yang dicapai oleh perpustakaan kita secara nasional, baik di pusat maupun di daerah.
Dia menambahkan, Komisi X DPR RI selalu mendukung anggaran perpustakaan ditingkatkan, tapi kadang-kadang perencanaan anggaran yang diusulkan oleh perpustakaan itu kelihatannya tidak terlalu menggembirakan, artinya tidak terlalu besar anggarannya. Sehingga lobby mereka kepada Bappenas, kementerian keuangan itu selalu mentok. “Jadi ketika mereka mengusulkan RKA-K/L dari perpustakaan nasional itu ya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan yang signifikan,” tukasnya.
Anggota Komisi X DPR RI setiap rapat selalu memberi saran dan usul untuk memberi motivasi, semangat kepada perpustakaan nasional untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis agar perpustakaan nasional kita ini menjadi kebanggaan, bisa menjadi icon nasional.
Oleh karena itu, kata Syamsul, pemerintah dan DPR RI harus sepaham bahwa perpustakaan ini penting dan perpustakaan ini ingin kita jadikan semacam icon nasional. Seperti kalau kita berkunjung ke luar negeri dimana kita lihat perpustakaannya cukup membanggakan dan dikunjungi oleh masyarakat dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, perpustakaan menarik sekaligus menjadi tempat menarik untuk dikunjungi. (aci-fmc)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Syamsul Bachri, berbicara dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan perguruan tinggi di Makassar, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 9 Maret 2012. Pertemuan tersebut terkait uji publik Rancangan Undang Undang (RUU) tentang pendidikan tinggi yang baru. [TEMPO/STR/Hariandi Hafid; HRD2012030909]
Wed, 03 Jul 2013 02:42:39
RDPU Komisi X DPR- RI Dengan KONI/KONIDA dan PB/PP
Jakarta (01/072013). Rapat dengar Pendapat antara Komisi X DPR-RI dengan Kemenpora, KONI Pusat/KONI Daerah, Pengurus Besar dan Pengurus Pusat induk organisasi olahraga dipimpin oleh Ketua Sidang H. Syamsul Bachri , M.Sc Wakil Ketua Komisi X DPR-RI pada tanggal 1 Juli 2013 di Gedung Rapat Komisi X DPR , Jakarta.
Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman Beserta jajaran pengurus KONI dan PB/PP memberikan gambaran tentang posisi kelembagaan KONI Dalam UU No.03 Th. 2005 tentang SKN serta permasalahan yang dihadapi KONI dalam melaksanalan tugas dan fungsinya dikaitkan dengan dukungan anggaran Negara dan penguatan kelembagaan KONI kepada anggota rapat Komisi X.
“Tugas pokok KONI adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan manajer, kemudian membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dibidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olaharaga prestasi pada tingkat nasional”, demikian Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman menegaskan dalam paparannya.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman berserta Ketua KONI daerah dan PB/ PP bahwa KONI mengusulkan kepada Komisi X DPR RI untuk mendukung Penguatan kelembagaan KONI termasuk rencana amademen UU No. 03 tentang SKN, Penguatan politik anggaran KONI dalam pembinaan prestasi olahraga Indonesia, Meluruskan dan mengembalikan eksentensi kawasan senayan dan GBK sebagai pusat pembinaan prestasi olahraga nasional sebagaimana diamanatkan bapak Pendiri Bangsa (founding fathers)/Proklamator/Presiden Pertama Soekarno, Mobilisiasi dana CSR / PKBL dengan cara memasukan nomenklatur olahraga sebagai bagian pendanaan CSR / PKBL dalam peraturan perundang- undangan, serta perlunya dibangkitkan kembali Gerakan olahraga nasional.
Komisi X DPR - RI mendukung usulan KONI dalam peningkatan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional. “Kami akan menggelar rapat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga menteri dalam negeri Untuk membahas persoalan anggaran bagi KONI dan kedudukan KONI saat ini” demikan Syamsul Bachri Wakil Ketua Komisi X menyampaikan dalam RDPU. (Media dan Humas KONI Pusat)
 Ujian Nasional
Syamsul Bachri
Ketua Komisi X DPR RI
Senin, 7 Mei 2012
Mulai Senin (7/5) ini, Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) digelar serentak di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pelaksanaan UN tingkat SD merupakan kelanjutan dari pelaksanaan UN tingkat SMP yang berlangsung pekan lalu dan UN tingkat SMA, dua pekan silam. Dalam hal ini, UN diharapkan menjadi indikator untuk memetakan standardisasi mutu pendidikan nasional ke depan.
Sejatinya proses pembangunan pendidikan terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Untuk mewujudkannya, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas guru sangat penting. Kemudian, penambahan daya tampung belajar, khususnya untuk memberikan akses bagi anak bangsa untuk bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi (PT) perlu mendapatkan perhatian.
Apabila akses masyarakat untuk bisa belajar setinggi-tingginya hingga PT meningkat, maka akan makin banyak pula anak-anak bangsa yang cerdas, yang sudah tentu akan berpengaruh besar bagi upaya-upaya memajukan bangsa ke depan. Untuk itulah, anggaran pendidikan ditingkatkan dengan fokus peningkatan kualitas pendidikan.
Dengan anggaran meningkat, pencanangan program sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional bisa dilakukan. Tetapi, harus diakui bahwa program sertifikasi bagi guru itu memang belum sesuai harapan. Ada kesan sertifikasi masih dianggap hanya untuk kesejahteraan guru, bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Idealnya, sertifikasi guru harus efektif, benar-benar untuk peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan sekaligus untuk kesejahteraan guru. Kalau kesejahteraan guru meningkat, hasil belajar-mengajar pun diharapkan kian efektif hingga kualitas pendidikan meningkat.
Di lain pihak, upaya-upaya maksimal agar daya tampung di perguruan tinggi bisa ditingkatkan, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun di perguruan tinggi swasta (PTS), dengan standar kualitas yang memadai perlu terus dilakukan. Pembahasan RUU Perguruan Tinggi yang hingga kini masih terus dijalankan juga lebih menekankan pada usaha agar daya tampung di PT makin besar. Dengan demikian, kelak akan banyak anak Indonesia dapat menggapai prestasi setinggi-tingginya.
Selain ketersediaan daya tampung bangku kuliah yang terbatas, salah satu masalah dunia pendidikan Indonesia adalah soal keterjangkauan biaya untuk masuk perguruan tinggi. Ada kesan biaya masuk dan kuliah di perguruan tinggi kita mahal, baik itu di PTN maupun PTS. Oleh sebab itu, perlu terus dijajaki adanya kebijakan alternatif bagi mahasiswa, antara lain kebijakan pembebasan uang kuliah bagi mahasiswa berprestasi. Kemudian, khusus bagi mahasiswa yang sudah kuliah bertahun-tahun, jangan sampai drop out (DO) hanya karena masalah biaya.
Oleh sebab itulah, melalui RUU PT, berbagai masalah pendidikan, termasuk yang terkait dengan masalah pembiayaan untuk masuk PT, akan terus dibenahi. Memang ada kesan UU PT sarat dengan komersialisasi pendidikan. Hal-hal inilah yang akan dikaji secara serius agar tidak menjadi hambatan bagi para pelajar, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, untuk bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi, baik di PTN maupun PTS.
UU PT menegaskan pemerintah tak hanya memberikan dukungan kepada PTN, tetapi juga memberikan dukungan untuk pengembangan PTS-PTS. Namun, dengan tanggung jawab, ada sistem penjaminan mutu, beasiswa untuk mahasiswa miskin brprestasi, dan lain-lain. Obsesi kita, perguruan tinggi adalah tempat mengasah ilmu bagi anak bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional ke depan. ***
|
|
|
Banda Aceh | Acehtraffic.com - Ketua Komisi X DPR RI H Syamsul Bahri menyatakan, pihaknya segera menuntaskan Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (UUPT) setelah dilakukan pembahasan terakhir bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, 13 Juli 2012.
